LIMBOTO – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Dr. Roni Sampir, M.Kes, menekankan, pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menggarisbawahi bahwa netralitas ASN melibatkan fokus pada integritas profesionalisme, netralitas politik, kebebasan dari KKN, serta kemampuan menjalankan peran publik sesuai Undang-Undang Dasar.

Pernyataan ini disampaikan Roni saat membuka kegiatan “Kamis Belajar ASN (KABAR ASN)” melalui Zoom Meeting, Kamis, (25/1/2024).

Sekda Roni Sampir menegaskan, posisi ideal ASN dalam konteks pemilu 2024 adalah tidak berpihak kepada bentuk atau kepentingan manapun, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No 20 tahun 2023.

Ia pun menegaskan larangan bagi ASN, termasuk larangan memberikan dukungan kepada calon presiden dan anggota legislatif sesuai dengan Pasal 5 PP 19 tahun 2021.

“ASN diminta untuk netral agar pelayanan kepada masyarakat berjalan profesional dan target pemerintah daerah dapat tercapai,” ungkap Sekda Roni.

Menjelang pemilu yang semakin dekat, beberapa larangan ASN harus menjadi perhatian, seperti tidak terlibat dalam politik praktis, tidak menggunakan lambang partai politik, dan tidak memasang baliho atau mendeklarasikan diri sebagai calon.

“Hati-hati dalam media sosial, jangan mengunggah, like, atau share terkait calon. Jangan berfoto dengan calon untuk diunggah di media sosial atau menjadi narasumber pada kegiatan partai politik atau profesi seperti pembawa acara,” tambahnya.

Roni menegaskan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat berakibat pada sanksi moral, disiplin, hingga hukum. Netralitas ASN di Kabupaten Gorontalo menjadi komitmen konkrit melalui sosialisasi dan tindak lanjut keputusan bersama instansi terkait.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo membuat surat edaran Bupati Gorontalo untuk mewujudkan netralitas ASN pada pemilu 2024.

Pewarta: Riri Lihawa
Editor: Zulkifli Mile