Oleh: Herwin Mopangga
Ketua ISEI Cabang Gorontalo | Ekonom Universitas Negeri Gorontalo

Kemandirian fiskal kembali menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Kabupaten Gorontalo menghadapi situasi yang sama. Struktur pendapatan daerah masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana daerah mampu membiayai pembangunan secara mandiri?

Pembahasan PAD sering terjebak pada persoalan pajak dan retribusi. Padahal PAD sesungguhnya merupakan cerminan aktivitas ekonomi masyarakat. Daerah dengan investasi yang tumbuh, UMKM yang berkembang, sektor jasa yang hidup, dan pariwisata yang bergerak umumnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik. Karena itu, membahas PAD pada hakikatnya adalah membahas kekuatan ekonomi daerah.

Kabupaten Gorontalo memperoleh pelajaran berharga melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan nasional, terutama Peran Saka Nasional 2025 dan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) XVII Tahun 2026. Kedua kegiatan ini menghadirkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dari perspektif ekonomi regional, kehadiran peserta bukan sekadar menambah keramaian. Mereka menginap di hotel dan homestay, menggunakan transportasi lokal, membeli produk UMKM, menikmati kuliner, serta mengunjungi berbagai destinasi wisata. Aktivitas tersebut menciptakan perputaran uang yang langsung dirasakan masyarakat.

Fenomena ini dikenal sebagai multiplier effect. Setiap rupiah yang dibelanjakan pengunjung menghasilkan pendapatan bagi pedagang, pemasok, pekerja, dan pelaku usaha lainnya. Dalam konteks ini, Kabupaten Gorontalo sesungguhnya sedang melakukan “ekspor jasa”, yaitu mendatangkan konsumen dari luar daerah untuk membelanjakan uangnya di Gorontalo. Karena itu, event nasional tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata. Event merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang mampu memperluas pasar, memperkuat promosi daerah, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pandangan bahwa peningkatan PAD hanya dapat dicapai melalui pengetatan pemungutan pajak perlu dikoreksi. Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang berkelanjutan lebih banyak ditentukan oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dibanding kenaikan tarif pajak. Pajak hanyalah instrumen untuk menangkap sebagian nilai ekonomi yang telah tercipta. Dengan kata lain, ekonomi tidak lahir dari pajak, tetapi pajak lahir dari ekonomi.

Kabupaten Gorontalo menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Efektivitas pemungutan pajak daerah terus membaik dan realisasi penerimaan berhasil melampaui target pada tahun 2025. Namun terdapat paradoks yang perlu dicermati. Pertumbuhan ekonomi daerah relatif baik, sementara rasio pajak terhadap aktivitas ekonomi masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan daerah. Penyebabnya antara lain dominasi sektor pertanian yang tidak seluruhnya menjadi objek pajak daerah, masih besarnya aktivitas ekonomi informal, serta perlunya perluasan basis data perpajakan daerah. Karena itu, tantangan utama bukan hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi memperluas basis ekonomi yang dapat menjadi sumber penerimaan baru.

Dalam perspektif ekonomi publik modern, event nasional memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibanding dampak jangka pendek selama kegiatan berlangsung. Peserta yang pernah berkunjung akan membawa pengalaman, cerita, dan promosi daerah ke tempat asal mereka. Efek ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas jaringan bisnis, bahkan menarik investasi baru. Hubungan antara event nasional dan ketahanan fiskal terletak pada kemampuannya menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Semakin besar aktivitas ekonomi yang tercipta, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan daerah. Meski demikian, peningkatan PAD saja tidak cukup untuk menciptakan ketahanan fiskal. Pemerintah daerah juga harus memperbaiki kualitas belanja, meningkatkan efisiensi program, memperkuat pengelolaan kas daerah, dan mengarahkan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan dampak ekonomi nyata.

Transformasi fiskal tidak boleh berhenti pada sisi pendapatan. Transformasi harus menyentuh keseluruhan tata kelola pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, fokus pembangunan seharusnya diarahkan pada pembentukan “mesin pertumbuhan daerah”. Mesin ini terdiri atas sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah dan aktivitas ekonomi baru secara berkelanjutan. Pertama, hilirisasi pertanian, peternakan, dan perikanan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kedua, penguatan UMKM melalui digitalisasi dan perluasan akses pasar. Ketiga, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal. Keempat, peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis pajak. Kelima, penyelenggaraan event nasional yang terintegrasi dengan promosi ekonomi dan investasi daerah. Jika lima mesin ini berjalan secara bersamaan, maka penerimaan daerah akan meningkat secara alami tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif yang berlebihan.

Arah ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Gorontalo 2025–2029 yang menempatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, pengembangan sektor unggulan, dan peningkatan daya saing daerah membutuhkan dukungan fiskal yang kuat. Karena itu, PAD tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka dalam laporan keuangan. PAD adalah indikator kesehatan ekonomi daerah. Ketika ekonomi tumbuh, investasi meningkat, UMKM berkembang, dan lapangan kerja bertambah, maka penerimaan daerah akan ikut menguat.

Kabupaten Gorontalo saat ini berada pada momentum yang baik. Aktivitas ekonomi semakin dinamis, event nasional mulai memberikan dampak nyata, dan arah pembangunan daerah telah ditetapkan dengan jelas. Tantangannya adalah memastikan momentum tersebut berubah menjadi fondasi ekonomi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, masa depan fiskal Kabupaten Gorontalo tidak ditentukan oleh seberapa besar pajak yang dipungut pemerintah daerah, melainkan oleh seberapa besar aktivitas ekonomi yang mampu diciptakan. Ketika ekonomi tumbuh, investasi berkembang, UMKM naik kelas, dan sektor unggulan menghasilkan nilai tambah, maka penerimaan daerah akan mengikuti dengan sendirinya. Inilah esensi transformasi fiskal daerah: bukan mengejar penerimaan, melainkan membangun ekonomi yang mampu menghasilkan penerimaan secara berkelanjutan.